Sekilas Mengenai CCRF

Sekilas Mengenai CCRF

Pengantar

Perikanan menyediakan sumber penting bagi pemenuhan sumber makanan, pendapatan, pekerjaan dan rekreasi. Jutaan manusia bergantung kepada perikanan sebagai mata pencaharian, sehingga perlu keterlibatan semua stakeholder untuk mengelola perikanan dunia guna menjamin kecukupan ikan untuk generasi mendatang.

Lebih dari 170 angggota FAO dengan persepsi sama mengenai kondisi perikanan mengadopsi CCRF (tatalaksana perikanan bertanggungjawab). CCRF masih bersifat sukarela dan ditujukan kepada stakeholder yang bekerja dan terlibat dalam perikanan. Karena sifat sukarela tersebut, perlu komitmen stakeholder untuk menjamin prinsip, tujuan dan tindakan praktis dalam implementasi CCRF. Berkaitan dengan hal tersebut, CCRF merupakan representasi konsensus global terhadap isu luas perikanan.

Implementasi CCRF akan dicapai efektif jika pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip dan tujuan CCRF kedalam kebijakan dan aturan perikanan nasional. Pemerintah juga melakukan konsultasi dengan industri dan kelompok lainnya untuk menjamin adanya dukungan terhadap perubahan aturan atau kebijakan perikanan. Disamping itu, pemerintah memberikan upaya dukungan terhadap industri dan komunitas perikanan untuk mengembangkan tata kegiatan yang baik dan konsisten untuk mendukung sasaran dan tujuan CCRF.

CCRF menekankan bahwa negara dan stakeholder yang terlibat dalam perikanan perlu bekerjasama dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan dan habitatnya guna menjamin pasokan ikan bagi generasi mendatang. Semua pihak yang terlibat dalam perikanan perlu berjuang untuk mencapai produksi pada level yang rasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan kegiatan penangkapan perlu dirancang untuk mencapai keberlanjutan sumber daya ikan yang berarti menjamin konservasi sumber daya, kesinambungan pasokan makanan dan mengurangi kemiskinan.

Pengembangan kebijakan perikanan yang baik, sebagaimana telah diketahui bersama, memerlukan pembiayaan, keterampilan dan pengalaman yang mungkin tidak selalu tersedia di masing-masing negara. Dengan demikian, CCRF mendukung organisasi internasional seperti FAO untuk membantu pengembangan kapasitas nasional suatu negara untuk meningkatkan kemampuan negara tersebut mengembangkan dan mengelola perikanan.

CCRF tidak sertamerta menjelaskan secara gamblang bagaimana nelayan, industri dan pemerintah perlu mengambil langkah yang diperlukan guna mencapai implementasinya. Untuk itu, FAO mengembangkan pedoman secara rinci pada topik yang berbeda untuk mendukung implementasi CCRF.

Manajemen Perikanan

CCRF mendukung negara agar mempunyai kebijakan penangkapan ikan yang jelas dan terorganisasi dengan baik guna pengelolaan perikanan. Kebijakan tersebut perlu dikembangkan bekerjasama dengan semua kelompok yang terlibat dalam perikanan, termasuk industri, pekerja perikanan, kelompok lingkungan dan organisasi lain yang berminat terhadap perikanan.

Kerjasama antar negara diperlukan karena sumberdaya perikanan terbagi diantara negara-negara tersebut, dan CCRF mengarahkan pada pembentukan organisasi perikanan regional atau menguatkan organisasi yang telah ada.

Manajemen perikanan menjamin kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan dilaksanakan sesuai dengan kaidah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi limbah, dan menjaga mutu ikan hasil tangkap. Nelayan wajib mencatat kegiatan operasi penangkapan mereka dan pemerintah juga perlu menetapkan prosedur penegakan hukum.

Negara perlu menggunakan informasi sains terbaik yang tersedia dalam menyiapkan kebijakan serta mempertimbangkan kegiatan penangkapan ikan tradisional. Jika informasi yang tersedia terbatas, negara perlu bertindak sangat hati-hati dalam menetapkan batasan perikanan tangkap.

Stakeholder perlu mendukung pandangan mereka terhadap berbagai isu, terutama kebutuhan komunitas lokal yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan perikanan. Negara memberikan dukungan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan sehingga mereka dapat terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan keberlanjutan perikanan.

Guna melindungi sumber daya perikanan maka penggunaan dinamit, racun dan kegiatan penangkapan yang merusak dilarang di semua area. Negara perlu menjamin hanya kapal penangkap ikan yang berijin dioperasikan di perairannya. Kapal-kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan secara bertanggungjawab yang didukung dengan berbagai aturan dan penegakan hukum oleh negara.

Ukuran kapal penangkap ikan perlu sesuai dengan daya dukung guna menghindari tangkap lebih. Dampak kegiatan penangkapan perlu diketahui dan dikaji sebelum mengenalkan alat tangkap baru. Metode penangkapan perlu selektif dan dirancang untuk meminimalkan limbah dan memberikan tingkat kesempatan lolosnya ikan lebih besar. Alat tangkap perlu meminimalkan hasil tangkap yang tidak diinginkan atau yang dilindungi.

Logistik kapal perlu sesuai dengan persepsi untuk meminimalisir limbah dan sampah. Pemilik dan awak kapal perlu menjaga limbah kapal agar tidak menyebabkan polusi. Negara perlu mengadopsi pedoman pengurangan gas buang yang berbahaya dan bahan yang merusak ozon seperti yang dipakai dalam sistem refrigerasi, untuk melindungi kualitas udara.

Habitat ikan yang penting seperti mangrove dan karang perlu dilindungi dari kerusakan dan polusi. Jika kondisi alam mengancam sumber daya perikanan, negara perlu menyiapkan tindakan pencegahan dan jika perlu menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan.

Pengembangan Akuakultur

Pengembangan akuakultur perlu mengkonservasi diversitas genetik dan meminimalisir efek negatif budidaya ikan dari populasi ikan liar. Negara perlu menetapkan kebijakan dan rencana alokasi sumberdaya secara transparan guna menghindari konflik antar pemanfaat sumberdaya yang berbeda.

Negara perlu menetapkan kegiatan untuk meyakinkan bahwa mata pencaharian komunitas lokal termasuk akses dan produktivitas daerah penangkapan tidak berefek terhadap pengembangan akuakultur, sehingga perlu memulai pengembangan prosedur pemantauan dan penilaian terhadap efek lingkungan akuakultur. Disamping itu, perlu penekanan terhadap pemantauan jenis makanan dan pupuk yang digunakan. Penggunaan bahan kimia serta obat lainnya perlu diminimalkan karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan yang lebih penting adalah dampak terhadap keamanan dan kualitas produk akuakultur. Guna meminimalisir penyakit dari spesies baru, negara perlu menetapkan persetujuan tentang introduksi dan transfer tanaman dan binatang akuatik dari satu tempat ke tempat lain.

Integrasi Perikanan kedalam Manajemen Wilayah Pesisir

Proses perencanaan pemanfaatan dan akses sumber daya pesisir perlu mempertimbangkan keberadaan nelayan, kehidupan serta opini mereka di lokasi tersebut. Jika wilayah pesisir mempunyai berbagai manfaat, kegiatan perikanan diupayakan menghindari konflik diantara nelayan dan pemanfaat sumber lainnya. Jika konflik tidak dapat dihindari maka perlu menetapkan prosedur yang transparan guna solusi konflik. Negara dengan wilayah pesisir berdampingan perlu kerjasama diantara mereka untuk menjamin adanya manajemen dan konservasi yang baik.

Pasca Panen dan Tanggungjawab Perdagangan
Negara perlu mendukung rakyatnya untuk makan ikan dan meyakinkan bahwa ikan dan produk perikanan lainnya aman dan sehat. Supervisi dan penegakan hukum oleh negara terhadap standar mutu perlu ditetapkan untuk melindungi kesehatan konsumen dan untuk mencegah masalah komersil. Selanjutnya, negara perlu kerjasama dalam menentukan tindakan sanitari dan program sertifikasi.

Metode proses, transportasi, dan penyimpanan ikan perlu pendekatan ramah lingkungan. Limbah proses pasca panen perlu diminimalisir, hasil tangkap sampingan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, air dan enerji perlu dikelola secara hati-hati. Produksi dan produk pengolahan bernilai tinggi perlu didukung karena akan berdampak terhadap nelayan.

Peraturan perdagangan mengenai ikan dan produk ikan harus sederhana, jelas dan konsisten dengan aturan internasional. Nelayan, organisasi lingkungan dan kelompok konsumen perlu diajak konsultasi secara periodik dalam meninjau dan memformulasi aturan perdagangan.

Riset Perikanan

Negara harus menyadari bahwa kebijakan perikanan bertanggungjawab memerlukan basis sains. Sehingga negara perlu menyediakan fasilitas dan mendukung pelatihan.

Negara perlu memantau kondisi ikan dan habitatnya dan melihat perubahan yang terjadi. Data tentang efek alat tangkap yang berbeda terhadap ikan tujuan tangkap perlu dikumpulkan. Kegiatan riset secara khusus penting jika merencanakan untuk introduksi alat tangkap komersil atau teknik penangkapan.

Negara perlu menjalin kerjasama dalam upaya riset internasional. Informasi saintifik yang mendukung penangkapan perlu disediakan terhadap organisasi perikanan regional dan didistribusikan kepada semua negara terkait secepat mungkin.

Apa artinya semua ini ?

Sebagai sumber daya yang dapat pulih, ikan dapat dipanen sepanjang tahun jika negara mempunyai kebijakan yang tepat dan jika mengikuti kegiatan pemanfaatan dan penangkapan secara bertanggungjawab. Seiring dengan akuakultur, kegiatan akuakultur yang tidak membahayakan lingkungan perlu didukung karena berkontribusi terhadap sosial ekonomi komunitas pembudidaya dan ekonomi negara.

Jika CCRF sukses diimplementasi oleh stakeholder perikanan, dapat diharapkan bahwa ikan dan produk ikan akan tersedia bagi generasi sekarang dan mendatang. Generasi sekarang mempunyai kewajiban moral untuk tetap tidak mengurangi ketersediaan suplai ikan bagi generasi mendatang dengan bertindak ceroboh saat ini.

CCRF menekankan negara dan masyarakatnya untuk mengimplementasikan CCRF secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan perikanan. Kegiatan tersebut makin lama akan memberikan hasil yang berdampak terhadap pengembangan status stok ikan, dan berkontribusi terhadap keamanan pangan dan kesempatan memperoleh pendapatan secara keberlanjutan.

Bagaimana kontribusi lembaga kita dalam CCRF ini ? Tidak perlu disangsikan, pada semua program studi subtansi tersebut telah menjadi bahan kompetensi. Tinggal menunggu implementasi ..... Trung pai.